Ngene ae bro,
Kalo emang niatnya demi perbaikan, maka landasan berpikirnya harus jelas. Smoga suara rakyat jelantah, eh jelata seperti saya ini didengar oleh banyak orang. Seperti kata pepatah usang:
"Suara rakyat adalah suara Tuhan"
Nah seperti apa sih poin-poinnya? Nih dia...
1. Strata tertinggi dari syarat yang diacu dalam penilaian adalah, seorang pemimpin atau calon pemimpin itu harus memiliki iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai landasannya. Kalo landasan ini tidak ada/tidak jelas, bagaimana bangunan itu akan ditegakkan/(terus) berdiri?
Memang iman tiap orang itu tidak sama (naik turun). Tetapi iman akan berguna agar orang tetap rajin beribadah, dan sebagai reminder jika seorang pemimpin itu melakukan kesalahan (khilaf).
* kalo penulis mah masih sering khilafnya, makanya gak nyalonin wkwkwkwk *
Bagaimana mengupgrade iman itu? Tentu saja dengan (menambah) ilmu.
2. Setelah iman, urutan kasta ke-2 yang dinilai adalah akhlak. Akhlak secara simpelnya adalah masalah karakter atau tabiat, bisa bawaan atau binaan. Misalnya akhlak sopan, ramah, supel, charming, rajin, tegas, adil dan jujur (proporsionalitas).
Seperti kata petuah jaman dahulu:
"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa"
Tetapi akhlak bukanlah segalanya, jika tidak disertai iman dan ilmu/kaidah alamiah. Makanya akhlak menempati urutan kedua. Seperti kata pepatah:
"Yang baik itu belum tentu benar. Tapi yang benar pasti baik"
3. Urutan ketiga yang dinilai dari seorang calon pemimpin itu adalah ilmu yang dimilikinya, atau wawasannya. Karena bagaimana mengetahui iman dan akhlak/perilaku/keputusan yang diambilnya itu sudah benar/tepat? Tentu dengan ilmu. Ilmu itu bisa berupa pengalaman, gagasan atau pembelajaran yang dimilikinya.
Memang batas-batas poin diatas sangatlah tipis dan seperti beririsan satu sama lain. Seperti kata idiom usang:
"Duluan mana telur atau ayamnya?"
Sebenarnya nih cuman masalah sudut pandang sajah. Karena kita sedang menilai suatu 'barang jadi', bukan prosesnya.
Nah sesudah ketiga unsur internal diatas menjadi bahan pertimbangan dalam menilai calon pemimpin, maka baru faktor2 lain (eksternal) diperhatikan. Seperti tentang ideologi dan latar belakangnya/track record, kinerja atau prestasinya. Dan juga team worknya, siapa pendukungnya dan apa motivasi pendukungnya/team worknya.
Nah urutan penilaian ini jangan dibolak-balik! Meskipun nantinya calon yang ada belum memenuhi kriteria yang ideal seperti yang diharapkan, urutan pengujiannya adalah tetap seperti diatas!!
Manakala katakanlah ada 2 kandidat calon yang dipilih, dan ternyata setelah ditimbang-timbang, bobot/kriteria internalnya ternyata relatif berimbang satu sama lain, maka barulah dibandingkan kriteria2 eksternalnya.
Seperti pepatah bilang:
"Buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya"
Jikalau seorang kandidat 'dilahirkan/diciptakan' dari lingkungan komunal tertentu, maka seperti itulah karakter kelompok pendukungnya, yaitu memiliki kesamaan tabiat diantara para anggotanya.
Jadi demikianlah konsistensi poin pokok penilaian yang harus dilakukan. Setelah itu barulah DAPAT/BOLEH dipertimbangkan poin pelengkap lain seperti kesamaan visi, konsep, suku, ras, daerah, asal-usul, nasib dst.
Berikutnya adalah sebuah contoh kasus yang menarik untuk disimak:
Ada seorang kandidat yang 'dinilai/diduga' bermasalah, misal 'pernah' melanggar HAM di masa lalu (dan atas perintah siapa?).
Lha terus piye jal?
Ya gampang ajah bro. Kan baru diduga, blom ditahan/diproses?
Jikalau nantinya sang kandidat ini akhirnya ditahan juga, toh kan masih ada penggantinya, yaitu para kader dari pendukungnya?
Istilah populernya:
"Mati satu, tumbuh seribu"
Tinggal bagaimana mengatur mekanismenya ajah koq.
Nah bro, masih bingung atau sudah jelas pembahasannya?
Kalo masih blom jelas, silahkan bro mengupgrade ilmu sebanyak-banyaknya. Informasi banyak koq kalo mo cari....Dan sesudah berikhtiar optimal, maka kita serahkan saja pada yang diatas. CMIIW
;-)
{UNDERCONSTRUCTION}
